Izin Konsesi RAPP Dicabut, Perusahaan Sebut Terkait 300.000 Lapangan Kerja
TheEconopost.com, Keputusan pemerintah mencabut izin konsesi kehutanan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Provinsi Riau milik crazy rich Sukanto Tanoto menjadi perhatian perusahaan. Pasalnya, perusahaan pulp itu dalam operasionalnya berkaitan dengan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.
Dalam keterangan resmi perusahaan, Jumat, 20 November 2026, RAPP menyebutkan, berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, kegiatan perusahaan menopang sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan 300.000 lapangan pekerjaan secara nasional. Bersama Grup APRIL, perusahaan juga mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.
Dalam pernyataan itu, RAPP juga menyatakan telah menerima informasi mengenai keputusan pencabutan izin konsesi kehutanan tersebut melalui pemberitaan media. Perusahaan mengaku masih menunggu pemberitahuan resmi dan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.
“Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya,” demikian pernyataan perusahaan.
PT RAPP menyatakan prioritas saat ini adalah menjaga kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional perusahaan. Perseroan juga akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya untuk meminimalkan potensi gangguan.
Selama lebih dari tiga dekade beroperasi di Riau, perusahaan mengklaim memberikan kontribusi ekonomi terhadap daerah. Pada periode 2016-2025, kontribusi PT RAPP terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau tercatat lebih dari Rp 350 triliun.
Dalam 10 tahun terakhir, perusahaan juga menginvestasikan Rp 970 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten. Program tersebut mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
Perusahaan turut menyebut perkembangan Pangkalan Kerinci yang semula merupakan komunitas berpenduduk sekitar 200 orang pada 1993 menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan sekitar 250.000 penduduk saat ini. Sekitar 20 persen dari jumlah penduduk tersebut diperkirakan memiliki keterkaitan dengan kegiatan operasional PT RAPP.
Di sektor industri, PT RAPP bersama Grup APRIL menghasilkan produk bernilai tambah dari serat yang dibudidayakan di Indonesia dan memasarkannya ke lebih dari 100 pasar dunia. Lebih dari 85 persen produksinya diekspor sehingga menghasilkan devisa bagi Indonesia.
Perusahaan juga menyatakan mengelola hampir 500.000 hektar kawasan hutan untuk konservasi, termasuk melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau. Kegiatan tersebut disebut sebagai bagian dari dukungan terhadap target FOLU Net Sink 2030 Indonesia.
Selain itu, sejak 2014 perusahaan menjalankan Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme) yang melibatkan lebih dari 40 desa. Program tersebut diklaim membantu menurunkan luas area terdampak kebakaran di desa peserta hingga lebih dari 90 persen.
PT RAPP menyatakan tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, karyawan, masyarakat, dan mitra usaha. Perusahaan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah memperoleh informasi tambahan dari pemerintah.
Sebelumnys seperti diberitakan sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bentukan pemerintah di era Presiden Prabowo menindak perusahaan raksasa pengolah kayu di Provinsi Riau milik konglomerat Sukanto Tanoto, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
Pemerintah menetapkan pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) RAPP seluas 338.536 hektare. Pencabutan izin RAPP ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
