Cadangan Pesangon dan Pengelolaannya
Oleh: Timboel Siregar
Koordinator Advokasi BPJS Watch
TheEconopost.com, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengamanatkan Dana Cadangan Pesangon (DCP). Kehadiran DCP menjadi salah satu solusi perlindungan ketenagakerjaan paska bekerja. Pekerja akan terlindungi untuk mendapatkan kompensasi PHK (Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Pengantian Hak) ketika mengalami PHK dan berhak mendapatkan kompensasi PHK.
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap, kerap kali sulit dieksekusi karena ketidakmauan pengusaha membayar kompensasi PHK, walaupun ada sanksi pidana bila pengusaha tidak mau membayar kompensasi PHK.
Kehadiran DCP juga akan membantu pekerja yang terPHK karena alasan pailit, dan pengusaha kabur ke luar negeri menghindari pembayaran kompensasi PHK. Kasus karyawan Sritex yang hingga saat ini tidak juga mendapatkan kepastian atas hak kompensasi PHK, tidak terjadi bila DCP sudah ada. Demikian juga karyawan yang ditinggal kabur oleh pengusaha di salah satu kawasan industri, hanya ditinggalkan aset yang disewa, sehingga karyawan tidak mendapatkan kompensasi PHK, juga bisa dihindari bila DCP sudah ada sejak lama.
Bagi pengusaha, hadirnya DCP akan menghindari pengusaha dari delik pidana, akan menghindari kesulitan cash flow ketika diwajibkan bayar kompensasi PHK sehingga tidak mengganggu proses produksi, dan tentunya pengusaha juga bisa merencanakan labor cost dengan lebih baik lagi dalam satu tahun.
Secara umum, kehadiran DCP akan berdampak pada perbaikan iklim hubungan industrial ke depannya. Dan ini akan menjadi pendukung peningkatan investasi di kemudian hari.
Untuk mengoperasionalkan DCP ini, UU 27 tahun 2026 mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya akan mengatur lembaga pengelola DCP ini. Dalam UU 27 tahun 2026, pengelolaan DCP dilakukan secara terpusat oleh lembaga pemerintah.
Kabar yang berkembang sekarang meski disebut dijalankan oleh lembaga negara, viral disebyt bahwa pengelolaan DCP akan dilakukan oleh Danantara. Tentu, final lembaga pengelola akan terlihat dalam Peraturan Pemerintah.
Menurut saya, pengelolaan DCP sebaiknya diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan, karena BPJS Ketenagakerjaan selama ini sudah memiliki pengalaman mengelola dana pekerja di lima program jaminan sosial ketenagakerjaan. Singkronisasi data kepesertaan DCP akan lebih mudah, dan pengelolaan dana dengan sembilan prinsip SJSN akan memastikan pengelolaan dana lebih transparan dan akuntabel, serta posisi dana sebagai dana amanat yang dijamin oleh APBN bila mengalami kegagalan bayar klaim.
Instrumen investasi pengelolaan dana cukup aman. Ada kepastian imbal hasil dana pengelolaan minimal sama dengan suku bunga deposito bank pemerintah. Laporan pengelolaan dana dipublikasi setiap tahun minimal di dua media massa cetak, sehingga bisa dinilai dengan mudah oleh publik. Kalangan pekerja dan pengusaha sudah mengenal BPJS Ketenagakerjaan dan mudah mengakses klaimnya.
Misalkan pengelolaan DCP oleh Danantara, maka itu akan berpotensi membuat banyak tantangan. Selama ini saja Danantara yang mengelola dana rakyat pun masih ditunggu transparansinya. Contoh sederhana, meski tahun akan berganti, belum ada laporan keuangan yang bisa diakses oleh publik.
CEO Danantara tidak dipilih melalui proses seleksi publik, seperti yang dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga publik tidak tahu kinerja CEO Danantara saat ini.
Rosan Roeslani yang menjabat sebagai CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi, memicu potensi konflik kepentingan.
Demikian juga, berapa hasil investasi yang akan dikembalikan kepada pengusaha sebagai pengiur DCP, apakah bisa dipastikan minimal sama dengan suku bunga deposito Bank Pemerintah? Saya tidak yakin untuk itu, dan kemungkinan di bawah suku bunga deposito Bank Pemerintah. Ini akan merugikan pengusaha dan pekerja.
Apakah DCP dikelola di instrumen investasi yang aman, dan apakah kegagalan investasi DCP akan dijamin oleh APBN? Saya tidak yakin pengelolaan DCP di Danantara akan lebih baik dari pengelolaan dana di BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk memastikan DCP benar-benar bisa memberikan kepastian hukum, pemanfaatan, dan keadilan, saya mendorong pengelolaan DCP dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, bukan oleh Danantara. Dan saya juga berharap seluruh Serikat Pekerja dan Serikat Buruh dan Pengusaha menolak pengelolaan DCP oleh Danantara.
Pemerintah harus memastikan pengelolaan DCP oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang akan dituangkan di PP nanti.
