(PDF) UU Ketenagakerjaan No 27/2026: Wajibkan Dana Cadangan Pesangon dan Batasi Outsourcing
TheEconopost.com, Pemerintah membatasi pekerjaan yang dapat dialihdayakan sekaligus mewajibkan perusahaan menyediakan dana cadangan pesangon (DCP) untuk menjamin pemenuhan hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengaturan tersebut menjadi bagian dari perubahan ketentuan hubungan industrial dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam siaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri pada kanal Yotube, Jumat (14/11/2026) dijelaskan DCP merupakan salah satu ketentuan baru yang mengharuskan pemberi kerja mempersiapkan kewajiban pesangon sejak merekrut pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
Dengan ketentuan tersebut, perusahaan harus memperhitungkan kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban pesangon apabila suatu saat terjadi PHK. Dana tersebut nantinya dikelola secara terpusat oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk.
“Undang-undang bilang yang mengelola adalah lembaga pemerintah ditunjuk oleh pemerintah,” kata Indah dalam sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Pengelolaan DCP secara terpusat dimaksudkan untuk memastikan hak pekerja tetap terpenuhi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan berhenti beroperasi. Skema ini juga diharapkan mengurangi risiko perusahaan tidak mampu membayar pesangon akibat kondisi keuangan yang memburuk.
Indah mencontohkan pengalaman pandemi Covid-19 ketika sejumlah perusahaan mengalami kesulitan usaha dan melakukan PHK, tetapi tidak memiliki dana untuk memenuhi kewajiban pesangon pekerja.
Menurut dia, DCP tidak semata-mata memberikan pelindungan kepada pekerja, tetapi juga membantu perusahaan mengantisipasi kewajiban keuangan apabila terjadi PHK.
Ketentuan DCP memberikan masa transisi satu tahun. Dengan demikian, perusahaan memiliki waktu untuk menyiapkan penyesuaian sebelum pengelolaan dana pesangon dilakukan sesuai ketentuan baru.
Meski demikian, mekanisme pengelolaan, termasuk penentuan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab, masih akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah (PP).
Kementerian Ketenagakerjaan juga masih membahas aspek teknis implementasi bersama kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Salah satu persoalan yang masih dibahas adalah nasib dana pesangon yang selama ini dikelola melalui dana pensiun (Dapen) maupun dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) perusahaan.
Indah mengatakan, terdapat beberapa opsi yang masih dipertimbangkan pemerintah. Dana yang telah dikelola sebelum undang-undang terbit dapat tetap berada di lembaga sebelumnya berdasarkan batas waktu tertentu atau seluruhnya dialihkan ke lembaga pengelola DCP yang ditunjuk pemerintah.
“Jadi kita belum tahu. Justru kita ingin nanti masukkan secara detail lebih pasnya seperti apa,” ujarnya.
Ketentuan DCP dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Sementara itu, pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.
Alih Daya Dibatasi Empat Jenis Pekerjaan
Selain DCP, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga memperketat pengaturan alih daya atau outsourcing. Pekerjaan yang dapat dialihdayakan dibatasi pada empat jenis kegiatan jasa penunjang, yakni pelayanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, tenaga pengamanan, dan penyediaan angkutan.
Pengaturan tersebut menegaskan bahwa pekerjaan alih daya harus merupakan kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
Apabila pekerja dari perusahaan alih daya dipekerjakan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, status hubungan kerjanya demi hukum beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan.
Indah mengatakan, pembatasan tersebut tidak berarti pemerintah menghapus praktik alih daya maupun menutup kesempatan usaha perusahaan penyedia tenaga kerja. Perusahaan tetap dapat menggunakan jasa penyedia tenaga kerja untuk empat jenis pekerjaan yang diperbolehkan.
Adapun perusahaan yang selama ini menggunakan tenaga alih daya untuk pekerjaan di luar empat kategori tersebut perlu menata ulang proses bisnis dan pengelolaan tenaga kerjanya.
“Kami memahami perusahaan-perusahaan besar swasta yang memang seringkali membutuhkan tenaga kerja alih daya dalam jumlah cukup besar dan mungkin sejak undang-undang ini lahir mereka juga akan bebenah,” kata Indah.
Untuk sektor pertambangan dan perminyakan, pekerjaan jasa penunjang dilaksanakan melalui anak perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) dari BUMN atau perusahaan swasta yang bersangkutan.
Sementara itu, di lingkungan BUMN di luar sektor pertambangan dan perminyakan, pekerjaan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan wajib dilaksanakan oleh anak perusahaan berbentuk PT.
Bagi BUMN yang belum memiliki anak perusahaan untuk menjalankan fungsi tersebut, undang-undang memberikan masa peralihan paling lama satu tahun sejak diundangkan. Selama masa tersebut, perusahaan masih dapat menggunakan perusahaan alih daya yang telah berjalan.
Perusahaan juga diwajibkan menyesuaikan praktik alih daya dengan ketentuan baru paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan. Adapun perjanjian alih daya yang telah disepakati sebelum undang-undang berlaku tetap berjalan sampai masa perjanjiannya berakhir.
Indah menegaskan, undang-undang tersebut tidak mengatur pekerjaan borongan. Karena itu, mekanisme pemborongan pekerjaan tetap dapat digunakan, tetapi pengaturan teknis dan rambu-rambunya akan dibahas lebih lanjut dalam PP mengenai hubungan kerja.
Ia meminta perusahaan mulai memetakan pekerjaan inti dan penunjang serta menyusun kembali standar operasional pengelolaan tenaga kerja alih daya dan pemborongan pekerjaan.
Pedoman tersebut, menurut dia, sebaiknya disusun bersama serikat pekerja agar pelaksanaannya tetap sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan perselisihan hubungan industrial.
“Segeralah dibuat bisnis mapping, bispro mapping. Kemudian dibuat manual-manual book mengenai pengelolaan tenaga alih daya dan borongan,” kata Indah.
Pemerintah akan mengatur lebih lanjut ketentuan teknis mengenai PKWT, PKWTT, PHK, pesangon, alih daya, dan pensiun melalui PP tentang hubungan kerja. Penyusunan aturan turunan tersebut juga akan disertai penyerapan aspirasi dari para pemangku kepentingan.
