BI Rate Naik 25 Bps Menjadi 6 Persen untuk Menjaga Inflasi
TheEconopost.com, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran yang telah ditetapkan.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17–18 November 2026 yang diumumkan siang ini (18/11/2026).
Sejalan dengan kenaikan BI Rate, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen. Sementara itu, suku bunga Lending Facility naik 25 bps menjadi 6,75 persen.
Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan, kenaikan BI Rate dilakukan untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran. Selanjutnya, ke depan, Bank Indonesia akan konsisten mengarahkan kebijakan moneter untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus menjaga inflasi.
Kenaikan suku bunga acuan sendiri diambil seiring ketidakpastian perekonomian global yang masih tinggi dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan meluasnya instabilitas politik di Eropa turut mendorong tingginya harga minyak dan berbagai komoditas dunia.
Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 sekitar 3,1 persen, sedangkan tekanan inflasi global diperkirakan mencapai 4,6 persen. Kebijakan moneter ketat di sejumlah negara diperkirakan berlanjut, termasuk kemungkinan kenaikan suku bunga kebijakan Amerika Serikat atau Fed Funds Rate.
Imbal hasil obligasi Pemerintah AS atau US Treasury juga diperkirakan tetap tinggi sejalan dengan ekspektasi kenaikan suku bunga dan besarnya defisit fiskal negara tersebut. Kondisi itu mendorong investor global mengurangi penempatan dana pada instrumen portofolio di negara berkembang.
Dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan kinerja positif. Ekonomi pada triwulan III 2026 tumbuh 5,47 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 5,29 persen.
Pertumbuhan tersebut terutama ditopang permintaan domestik, khususnya konsumsi dan investasi. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen.
Di sisi eksternal, tekanan terhadap rupiah masih berlangsung. Nilai tukar rupiah pada 17 November 2026 tercatat Rp18.245 per dollar AS atau melemah 0,66 persen dibandingkan dengan posisi akhir Oktober 2026.
Pelemahan tersebut dipengaruhi ketidakpastian global dan berlanjutnya sentimen investor asing di pasar saham. Bank Indonesia menyatakan akan mengoptimalkan instrumen moneter, termasuk intervensi di pasar valuta asing, untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
Sementara itu, inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada Oktober 2026 tercatat 3,23 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 3,28 persen. Inflasi inti tercatat 2,56 persen, sedangkan inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) sebesar 3,24 persen.
Adapun inflasi kelompok harga pangan bergejolak (volatile food) meningkat menjadi 5,81 persen akibat penurunan produksi sejumlah komoditas pangan di daerah sentra yang dipengaruhi gangguan cuaca.
Selain kebijakan moneter, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Kredit perbankan pada Oktober 2026 tumbuh 13,21 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut ditopang kredit investasi sebesar 21,32 persen, kredit modal kerja 12,99 persen, dan kredit konsumsi 4,73 persen.
Bank Indonesia juga menyiapkan penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) melalui financing channel paling tinggi 3 persen dari dana pihak ketiga (DPK). Kebijakan yang berlaku mulai 1 Desember 2026 itu diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor usaha yang menciptakan lapangan kerja serta memperkuat pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, KLM Pendalaman Pasar Uang diperkuat dengan insentif paling tinggi 2 persen dari DPK untuk mendorong redistribusi likuiditas dan intermediasi perbankan.
Pada sisi sistem pembayaran, Bank Indonesia melanjutkan penguatan digitalisasi untuk mendukung aktivitas ekonomi. Salah satunya melalui uji coba kerja sama QRIS antarnegara koridor Hong Kong pada minggu kedua Desember 2026.
Bank Indonesia juga memperkuat akseptasi Kartu Kredit Indonesia, termasuk melalui pengembangan fitur pembayaran daring yang dimulai Januari 2027.
Bank Indonesia menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga stabilitas perekonomian, memperkuat ketahanan eksternal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
