HeadlineIHSG

INSIDE STORY: OJK Sanksi 10 Kasus Pelanggaran Pasar Modal, Ini Daftar Nama dan Perusahaannya

TheEconopost.com, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam 10 kasus pelanggaran pasar modal. Penindakan tersebut mencakup manipulasi perdagangan saham, pelanggaran keterbukaan informasi, ketidakpatuhan transaksi material dan afiliasi, pelaporan keuangan, hingga kewajiban pengalihan saham.

Dalam pengumuman tertanggal 21 November 2026, OJK menyatakan tiga kasus di antaranya berkaitan dengan manipulasi perdagangan saham, yakni saham PT Grand House Mulia Tbk. (HOMI), PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. (SAMF), dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk. (SMDM).

Nilai keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan dari tiga kasus manipulasi tersebut mencapai Rp23,77 miliar. Sementara itu, total denda administratif atas berbagai pelanggaran pasar modal mencapai Rp3,71 miliar. OJK menegaskan bahwa angka pengembalian keuntungan tersebut merupakan nilai yang diperintahkan untuk dikembalikan, bukan nilai yang sudah terealisasi.

Berikut rangkaian pertanyaan dan jawaban penting untuk memahami siapa saja pihak yang dikenai sanksi, bentuk pelanggaran, besaran denda, serta tindakan OJK.

1. Apa saja pelanggaran yang ditemukan OJK?

Sepuluh kasus yang diumumkan OJK mencakup:

  1. Manipulasi perdagangan saham PT Grand House Mulia Tbk. (HOMI).
  2. Manipulasi perdagangan saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. (SAMF).
  3. Manipulasi perdagangan saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk. (SMDM).
  4. Pelanggaran keterbukaan informasi PT Indosterling Technomedia Tbk. (TECH).
  5. Pelanggaran ketentuan transaksi material PT Karya Bersama Anugerah Tbk.
  6. Pelanggaran kewajiban pengalihan saham treasuri PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk.
  7. Pelanggaran ketentuan transaksi afiliasi PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
  8. Pelanggaran kewajiban pengalihan saham kepada masyarakat oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
  9. Pelanggaran ketentuan transaksi afiliasi PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
  10. Pelanggaran ketentuan pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk.

Tiga kasus pertama merupakan manipulasi perdagangan saham. Tujuh kasus lainnya berkaitan dengan kewajiban emiten, tata kelola perusahaan, transaksi afiliasi, dan pelaporan kepada regulator.

2. Siapa saja yang terseret dalam kasus manipulasi saham HOMI?

OJK menemukan manipulasi perdagangan saham PT Grand House Mulia Tbk. (HOMI) selama periode 20 Maret–21 Juli 2023.

Pihak yang dinyatakan melakukan pelanggaran adalah:

  • PT Sakti Maju Berdikari.
  • Teddi Budiman, Direktur PT Sakti Maju Berdikari sekaligus pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Manajer di PT Pilarmas Investindo Sekuritas.
  • Hermanto, pihak yang memiliki akses atas rekening bank PT Sakti Maju Berdikari.
  • Indra S., adik Hermanto.

OJK menemukan pola transaksi yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan saham. Aktivitas tersebut melibatkan 15 rekening efek nasabah yang tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran sesungguhnya.

Nilai keuntungan tidak sah mencapai Rp6,89 miliar.

OJK memerintahkan PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S. mengembalikan keuntungan tersebut.

Sanksi larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), termasuk menjadi nasabah perusahaan efek secara langsung maupun tidak langsung, dijatuhkan dengan rincian:

  • Teddi Budiman: 5 tahun.
  • Hermanto: 10 tahun.
  • Indra S.: 3 tahun.

Siapa saja pemilik rekening efek yang diperintahkan untuk ditutup?

OJK juga memerintahkan perusahaan efek menutup rekening atas nama 15 pihak berikut:

No.Nama pemilik rekeningPerusahaan efek
1Susanti AnggaraPT Indo Harvest Sekuritas
2Indra CahyonoPT Elit Sukses Sekuritas
3MelaniePT Erdikha Elit Sekuritas
4Djudju SalimPT Investindo Nusantara Sekuritas
5Dewi PramitaPT Danasakti Sekuritas Indonesia
6Susilo PriyadiPT Artha Sekuritas Indonesia
7James LioePT Evergreen Sekuritas Indonesia
8Alfredo Richard TitarsolePT Sucor Sekuritas
9Sisilia VeronicaPT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
10SulfianiPT KGI Sekuritas Indonesia
11Widya PurwitoPT Bumiputera Sekuritas
12OktafianoPT FAC Sekuritas Indonesia
13Yongky WijayaPT Waterfront Sekuritas Indonesia
14Erik KarmanPT Profindo Sekuritas Indonesia
15Agus Setiawan LesmanaPT Pluang Maju Sekuritas

Penutupan rekening tersebut merupakan tindakan terhadap rekening yang teridentifikasi digunakan dalam aktivitas perdagangan yang diperiksa OJK.

3. Siapa saja pihak yang dikenai sanksi dalam manipulasi saham SAMF?

Kasus kedua berkaitan dengan perdagangan saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. (SAMF) pada 4–19 Mei 2021.

OJK menyebut enam pihak yang melakukan pelanggaran:

  1. Ir JK Kristiyono.
  2. PT Surapon Berkah Makmur.
  3. Andre Parlindungan.
  4. Rudi Riang Hepat.
  5. Muhamad Yusuf Riang Hepat.
  6. Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat.

Hasil pemeriksaan menunjukkan transaksi saham SAMF tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sesungguhnya.

OJK juga menemukan bahwa Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat melakukan transaksi dari alamat yang sama, yakni PT Bintang Pagi Kapital.

Sementara itu, Ir JK Kristiyono diketahui merupakan Direktur PT Saraswanti Indo Genetech, perusahaan yang berafiliasi dengan SAMF. Direksi PT Surapon Berkah Makmur adalah Mariyati dan Hariyanto, yang disebut sebagai pegawai SAMF.

Berapa nilai keuntungan tidak sah dalam kasus SAMF?

OJK menetapkan dua kelompok pengembalian keuntungan tidak sah:

  • Ir JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur: Rp10,84 miliar.
  • Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat: Rp1,72 miliar.

Total keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan mencapai Rp12,55 miliar.

Larangan berkegiatan di sektor PMDK selama lima tahun dijatuhkan kepada Ir JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, dan Muhamad Yusuf Riang Hepat. Rudi Riang Hepat dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat juga dikenai larangan, masing-masing sesuai ketentuan dalam keputusan OJK; Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat dikenai larangan selama 10 tahun.

Selain itu, OJK memerintahkan penutupan rekening efek atas nama Iffat Ashila Iqbal di PT Mirae Asset Sekuritas.

4. Bagaimana manipulasi saham SMDM dilakukan?

Kasus ketiga berkaitan dengan perdagangan saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk. (SMDM) pada 6 September–18 Oktober 2022.

OJK menyebut sembilan pihak yang melakukan manipulasi secara bersama-sama, yaitu:

  1. Aldo Pratama Purnomo.
  2. Noval Diansyah.
  3. Rudi Thamrin.
  4. Helin Liu.
  5. Santi.
  6. Johan.
  7. Herjohan.
  8. Ananda Mauludin.
  9. Riki Gustanto.

OJK mengungkapkan bahwa Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Helin Liu, Santi, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto melakukan transaksi saham SMDM dalam keikutsertaan mereka pada Kompetisi HOTS Championship Season 9 dan Season 10 yang diselenggarakan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Pola transaksi tersebut dinilai menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan.

Nilai keuntungan tidak sah yang ditemukan mencapai Rp4,32 miliar. OJK memerintahkan kesembilan pihak tersebut mengembalikan keuntungan itu.

Para pihak juga dikenai larangan berkegiatan di sektor PMDK, termasuk menjadi nasabah perusahaan efek. Dalam rincian sanksi, larangan tersebut dibedakan berdasarkan pihak yang dikenai tindakan.

Ketiga kasus manipulasi saham HOMI, SAMF, dan SMDM menghasilkan total keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan sekitar Rp23,77 miliar.

Pelanggaran Emiten: Keterbukaan Informasi, Transaksi Material, dan Afiliasi

5. Mengapa PT Indosterling Technomedia Tbk. (TECH) didenda?

OJK menemukan pelanggaran kewajiban keterbukaan informasi oleh PT Indosterling Technomedia Tbk. (TECH), termasuk Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan pada 2022.

Nama-nama yang diumumkan OJK adalah:

  • Billy Andrian.
  • Yoas.
  • Sean William Henley.
  • Nunu Nugraha.

Pelanggaran berkaitan dengan tidak disampaikannya informasi atau fakta material kepada OJK, tidak diumumkannya informasi material kepada masyarakat, serta tidak dicantumkannya informasi tersebut dalam Laporan Tahunan TECH 2022.

Informasi yang dimaksud berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5937/Pid.Sus/2022 tanggal 28 November 2022 mengenai perkara hukum yang melibatkan Sean William Henley, yang saat itu menjabat Komisaris Utama TECH.

OJK menjatuhkan denda sebagai berikut:

PihakDenda
PT Indosterling Technomedia Tbk.Rp250 juta
Sean William HenleyRp200 juta
Billy AndrianRp80 juta
YoasRp80 juta
Nunu NugrahaRp80 juta

Total denda dalam kasus ini mencapai Rp690 juta.

6. Apa pelanggaran PT Karya Bersama Anugerah Tbk. (KBAG)?

PT Karya Bersama Anugerah Tbk. dikenai sanksi karena tidak menjalankan prosedur transaksi material atas perjanjian jual beli tanah di Kalimantan.

OJK menyatakan perusahaan melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, dan c POJK Nomor 17/POJK.04/2020.

Dua anggota direksi yang turut dikenai sanksi adalah:

  • Nicholas Sumasto.
  • Budi Hariyanto Hartono.

Keduanya dinilai tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengurusan perusahaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Sanksi yang dijatuhkan berupa:

  • PT Karya Bersama Anugerah Tbk.: denda Rp800 juta.
  • Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono: denda Rp400 juta secara tanggung renteng.

Dengan demikian, nilai denda dalam kasus ini mencapai Rp1,2 miliar.

7. Mengapa PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. dikenai sanksi?

Pelanggaran berikutnya berkaitan dengan kewajiban pengalihan saham treasuri.

PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. belum mengalihkan 114.068.100 saham treasuri hingga batas waktu 4 April 2025.

Saham tersebut merupakan hasil pembelian kembali pada periode 21 September–23 November 2015.

OJK menjatuhkan denda administratif sebesar Rp550 juta.

Selain denda, perusahaan diperintahkan mengalihkan 114.068.100 saham hasil pembelian kembali tersebut dalam waktu enam bulan sejak 12 Oktober 2026.

8. Apa pelanggaran transaksi afiliasi PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.?

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. terbukti tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi atas penambahan penyertaan modal kepada PT Sinarniaga Sejahtera.

Atas pelanggaran ketentuan POJK Nomor 42/POJK.04/2020, OJK mengenakan denda administratif sebesar Rp325 juta kepada perusahaan.

9. Mengapa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. juga dikenai sanksi?

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dinyatakan melanggar kewajiban pengalihan saham kepada masyarakat setelah Penawaran Tender Wajib atas saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SMCB), sebelumnya bernama PT Holcim Indonesia Tbk.

Perusahaan seharusnya mengalihkan paling sedikit 2,62% dari modal disetor SMCB kepada masyarakat dalam waktu paling lama dua tahun setelah Penawaran Tender Wajib selesai pada 22 April 2019.

Batas waktu pengalihan tersebut jatuh pada 22 April 2021, tetapi kewajiban belum dipenuhi.

OJK menjatuhkan denda sebesar Rp550 juta dan meminta PT Semen Indonesia mengalihkan kembali saham SMCB kepada masyarakat sedikitnya 2,62% dari modal disetor, atau sekitar 236.738.922 saham, paling lambat 31 Desember 2026.

10. Apa pelanggaran PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.?

PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. dikenai sanksi karena tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi atas akuisisi PT Anugrah Gloria Mas oleh PT Agro Dynamics Indo.

OJK menjatuhkan denda administratif sebesar Rp75 juta kepada PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.

11. Apa temuan OJK dalam kasus PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk.?

Kasus kesepuluh berkaitan dengan pelanggaran pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk.

OJK menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam laporan keuangan perusahaan, termasuk penyajian transaksi pihak berelasi, setoran modal kepada entitas anak, aktivitas pendanaan, serta pengungkapan transaksi afiliasi.

Salah satu persoalan yang ditemukan adalah tidak disampaikannya keterbukaan informasi mengenai perjanjian utang antara PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. dan PT EMAS kepada masyarakat serta tidak disampaikannya bukti pengumuman dan dokumen pendukung kepada OJK sesuai tenggat yang ditentukan.

OJK juga menemukan keterlambatan penyampaian keterbukaan informasi mengenai pengangkatan Leliawati sebagai Ketua Komite Audit.

Selain perusahaan, OJK menjatuhkan sanksi kepada Jailani selaku auditor atas audit laporan keuangan tahunan 2020 perusahaan tersebut.

Sanksinya meliputi:

  • PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk.: denda Rp300 juta dan peringatan tertulis.
  • Jailani: denda Rp15 juta.

Total denda dalam kasus ini mencapai Rp315 juta.

Besaran Sanksi: Berapa Total Denda yang Dijatuhkan?

12. Berapa akumulasi denda dari seluruh kasus?

Berdasarkan rincian sanksi dalam siaran pers OJK, akumulasi denda administratif mencapai sekitar Rp3,71 miliar.

Rinciannya sebagai berikut:

KasusNilai denda
TECHRp690 juta
Karya Bersama AnugerahRp1,2 miliar
Steel Pipe Industry of IndonesiaRp550 juta
Garudafood Putra Putri JayaRp325 juta
Semen IndonesiaRp550 juta
Mark Dynamics IndonesiaRp75 juta
Anugerah Kagum Karya UtamaRp315 juta
TotalRp3,705 miliar

Angka tersebut merupakan penjumlahan denda administratif yang tercantum dalam tujuh kasus nonmanipulasi saham.

Sementara itu, Rp23,77 miliar merupakan nilai keuntungan tidak sah dari tiga kasus manipulasi saham yang diperintahkan untuk dikembalikan.

Kedua angka tersebut memiliki sifat berbeda. Denda administratif merupakan sanksi finansial, sedangkan pengembalian keuntungan merupakan tindakan untuk menarik kembali manfaat ekonomi yang diperoleh secara tidak sah.

13. Apakah semua sanksi hanya berupa denda?

Tidak. OJK menggunakan beberapa instrumen penegakan hukum sesuai karakteristik pelanggaran.

Sanksi dan perintah tindakan tertentu meliputi:

  • Pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.
  • Larangan berkegiatan di sektor PMDK.
  • Penutupan rekening efek.
  • Denda administratif.
  • Peringatan tertulis.
  • Perintah pengalihan saham kepada masyarakat.
  • Perintah pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan pasar modal.

Dalam kasus saham HOMI, SAMF, dan SMDM, OJK bahkan menjatuhkan larangan berkegiatan hingga 10 tahun kepada sejumlah pihak.

14. Apa pesan penting dari penindakan OJK ini bagi investor?

OJK menegaskan bahwa manipulasi perdagangan saham yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan tidak dapat ditoleransi.

Praktik tersebut dinilai dapat merusak mekanisme pembentukan harga yang wajar dan mengurangi kepercayaan investor terhadap integritas pasar.

OJK juga mengingatkan emiten dan pengurus perusahaan agar memastikan keterbukaan informasi dilakukan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Kepatuhan terhadap transaksi material, transaksi afiliasi, pelaporan keuangan, dan kewajiban pengalihan saham menjadi bagian dari tata kelola perusahaan yang baik serta perlindungan kepentingan pemegang saham.

Bagaimana Respons OJK dan Apa yang Perlu Dicermati?

15. Apa langkah OJK selanjutnya?

OJK menyatakan akan terus meningkatkan efektivitas pengawasan transaksi efek dan memperkuat kualitas pemeriksaan serta tindak lanjut penegakan hukum.

Koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO) dan pihak terkait juga akan ditingkatkan untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak praktik yang berpotensi mengganggu integritas pasar.

OJK menegaskan keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah atau nilai sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga efektivitas tindakan korektif dan kepatuhan pihak yang dikenai sanksi.

16. Apa yang perlu dicermati setelah pengumuman sanksi ini?

Ada beberapa kewajiban yang memiliki tenggat waktu dan perlu diperhatikan.

Pertama, realisasi pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp23,77 miliar. OJK secara khusus menegaskan bahwa nilai tersebut masih merupakan jumlah yang diperintahkan untuk dikembalikan, bukan jumlah yang sudah diterima.

Kedua, pelaksanaan pengalihan saham treasuri PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. sebanyak 114.068.100 saham dalam waktu enam bulan sejak 12 Oktober 2026.

Ketiga, pemenuhan kewajiban PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. untuk mengalihkan sedikitnya 236.738.922 saham SMCB kepada masyarakat paling lambat 31 Desember 2026.

Keempat, kepatuhan seluruh pihak yang dikenai larangan berkegiatan dan tindakan administratif lainnya.

Disclaimer

INSIDE STORY ini disusun berdasarkan informasi resmi yang diterbitkan OJK, dengan bantuan pengolahan kecerdasan buatan (AI).

Redaksi

Dukung kami untuk terus menyajikan konten bermanfaat dan memberi insight. Hubungi kami di redaksi@theeconopost.com. Untuk kerja sama iklan dan promosi lainnya ke marketing@theeconopost.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Untuk mengcopy teks yang dibutuhkan hubungi marketing@theeconopost.com