Satgas PKH Cabut Izin RAPP Milik Crazy Rich Sukanto Tanoto
TheEconopost.com, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menindak perusahaan raksasa pengolah kayu di Provinsi Riau milik konglomerat Sukanto Tanoto, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Pemerintah telah menetapkan pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) RAPP seluas 338.536 hektare.
Pencabutan izin RAPP ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Perusahaan yang merupakan entitas Royal Golden Eagle (RGE) itu bermarkas di Kabupaten Pelalawan, Riau dan memiliki kantor holding di Singapura.
RGE merupakan kelompok usaha yang didirikan pengusaha Sukanto Tanoto. Ia membangun bisnisnya dari usaha pemasok suku cadang di Medan sebelum mengembangkan kerajaan bisnis di sektor kehutanan, bubur kertas dan kertas, minyak kelapa sawit, serta energi.
Sukanto mendirikan perusahaan yang menjadi cikal bakal RGE pada 1973 melalui bisnis kayu lapis. Kelompok usaha tersebut kemudian berkembang ke industri pulp dan kertas, antara lain melalui pendirian APRIL Group dan PT RAPP di Pangkalan Kerinci, Riau, pada awal 1990-an. RGE juga mengembangkan bisnis di sejumlah negara, termasuk China, Brasil, dan Kanada.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyampaikan dilakukan penindakan setelah Satgas menemukan sejumlah indikasi pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
Dalam kasus RAPP, pemerintah menemukan kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
Satgas PKH juga menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.
Dengan pencabutan PBPH tersebut, seluruh kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal izin RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Namun, perusahaan tetap memiliki kewajiban melakukan pemulihan lingkungan dan memenuhi tanggung jawab hukum.
Penertiban juga menyasar PT Gemilang Sawit Lestari di Kabupaten Kuantan Singingi. Satgas PKH menemukan indikasi pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan.
Keberadaan pabrik tersebut juga diduga mendorong perluasan perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 32 hektare. Satgas juga merekomendasikan agar permohonan pelepasan kawasan tersebut ditolak dan arealnya dikuasai kembali oleh negara.
Barita mengatakan, penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi kawasan hutan dan memperbaiki tata kelola pemanfaatan hutan agar sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
Menurut dia, Satgas PKH akan melanjutkan penertiban melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Upaya tersebut diarahkan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan, menjaga aset negara, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menyusul pencabutan izin Toba Pulp (INRU)
Pencabutan PBPH RAPP menambah daftar perusahaan kehutanan yang menghadapi penghentian kegiatan pemanfaatan hutan setelah pemerintah mengevaluasi perizinannya. Sebelumnya, PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) juga menghentikan kegiatan pemanfaatan hutan setelah pemerintah mencabut PBPH perusahaan tersebut di Sumatera Utara.
TPL merupakan perusahaan yang didirikan Sukanto Tanoto melalui PT Inti Indorayon Utama pada 1980-an. Perusahaan tersebut kemudian berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari. Saat ini, pemegang saham perusahaan INRU bukan lagi keluarga Tanoto.
Dalam keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Februari 2026, manajemen TPL menyatakan telah menerima salinan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87 Tahun 2026 tertanggal 26 Januari 2026.
Keputusan tersebut mencabut PBPH TPL. Sebagai tindak lanjut, perusahaan menyatakan telah menghentikan kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal perizinannya.
“Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menghentikan kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi tersebut.
Pencabutan izin tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi atas perizinan yang sebelumnya berasal dari Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan pada 1993.
Meski kegiatan pemanfaatan hutan dihentikan, TPL menyatakan tetap melakukan pemeliharaan aset dan pengamanan fasilitas esensial untuk melindungi aset perusahaan.
| Mari Bayar Sesuai Keinginan Anda Terima kasih telah membaca berita istimewa di The Econopost. Jika Anda menyukai jurnalisme kami, dukung kami dengan membeli berita ini sesuai keinginan Anda. Tak ada paywall. Tak ada sponsor yang mengatur isi. Hanya Anda yang membuat kami tetap independen. Berapapun pembayaran Anda, sangat berarti. ![]() Kontribusi Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan informasi eksklusif sesuai kebutuhan. |

