Tak Punya Slip Gaji, Bisakah Tetap Mendapat Kredit?
TheEconopost.com, Keterbatasan data pendapatan formal menjadi salah satu kendala lembaga keuangan dalam menilai kelayakan kredit masyarakat. Kondisi ini terutama dihadapi calon peminjam yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki dokumen penghasilan konvensional.
Padahal Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2026 menunjukkan 59,42 persen pekerja di Indonesia berada di sektor informal. Bagi lembaga keuangan, kondisi tersebut menjadi tantangan ketika penilaian kredit bergantung pada dokumentasi pendapatan formal.
Sementara itu, Survei Konsumen Bank Indonesia mencatat porsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk membayar cicilan atau utang mencapai 10 persen pada Agustus 2026. Data pendapatan dan kewajiban keuangan menjadi pertimbangan penting untuk menilai kemampuan pembayaran calon debitur.
PT Credit Bureau Indonesia (CBI) memperkenalkan empat solusi credit intelligence untuk membantu lembaga keuangan menilai kemampuan bayar, mengelola risiko, dan memperluas akses pembiayaan. Keempat solusi tersebut diluncurkan dalam forum CBI Connect 2026 di The St. Regis Jakarta.
Presiden Direktur CBI Anton K. Adiwibowo mengatakan pemanfaatan data yang lebih komprehensif diperlukan untuk mendukung keputusan kredit di tengah beragamnya kondisi ekonomi masyarakat.
“Berbagai tantangan yang dihadapi lembaga keuangan dalam memperluas inklusi keuangan menunjukkan pentingnya penggunaan data yang tepat dan sesuai ketentuan untuk menilai kelayakan kredit di tengah kompleksitas kebutuhan pembiayaan masyarakat Indonesia. Melalui inovasi credit intelligence, CBI menyediakan informasi yang lebih komprehensif mengenai profil calon peminjam berdasarkan data yang akurat, sehingga membantu lembaga keuangan meningkatkan akurasi penilaian kredit, menjaga kualitas portofolio, dan memenuhi ketentuan yang berlaku,” ujar Anton dalam keterangan tertulis, Senin, 26 Oktober 2026.
CBI menargetkan solusi tersebut dapat memperbesar peluang akses kredit bagi 137 juta calon debitur, terutama masyarakat yang terkendala riwayat kredit atau dokumen penghasilan formal. Perusahaan juga menyatakan inisiatif itu ditujukan untuk membantu lebih dari 2.000 lembaga jasa keuangan meningkatkan kualitas penilaian kredit dan pengelolaan risiko.
Empat solusi yang diperkenalkan CBI mencakup Income Predictor, Enhanced Bureau Alternative Score (EBAS), Skip Tracing, dan Agent Polar.
Income Predictor memanfaatkan data dari berbagai sumber untuk memperkirakan pendapatan bulanan calon peminjam. Solusi ini ditujukan untuk membantu lembaga keuangan menilai kemampuan pembayaran individu yang tidak memiliki dokumentasi pendapatan konvensional.
Adapun EBAS menggabungkan informasi biro kredit dengan wawasan perilaku dari aplikasi untuk membantu menilai calon debitur yang memiliki riwayat kredit terbatas atau thin-file borrowers. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu lembaga keuangan mengenali calon peminjam potensial tanpa mengabaikan pengelolaan risiko.
Sementara itu, Skip Tracing menyediakan informasi kontak dan keterjangkauan debitur untuk membantu lembaga keuangan serta tim penagihan menemukan dan menghubungi debitur. Adapun Agent Polar menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja portofolio kredit dengan tren industri, termasuk melalui laporan analisis dan notifikasi potensi risiko.
Direktur Analisis Informasi dan Manajemen Krisis Perbankan, Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Bayu Husodo, mengatakan pengembangan informasi perkreditan perlu didukung kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Menurut dia, informasi yang terstandarisasi dapat meningkatkan akurasi penilaian kelayakan kredit, membantu mengidentifikasi risiko sejak dini, dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). OJK juga mengapresiasi pengembangan platform SME Bureau oleh CBI untuk membangun profil UMKM yang lebih terstandarisasi dan transparan.
