MNC Sky Vision (MSKY) Masuk PKPUS, Pengurus Minta Kreditor Ajukan Tagihan
TheEconopost.com, PT MNC Sky Vision Tbk. (MSKY) harus berstatus pesakitan utang dengan status penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS) selama 43 hari. Status PKPUS itu setelah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan Ascot Group Holdings Ltd. Putusan tersebut dijatuhkan pada 5 November 2026.
Berdasarkan pengumuman Tim Pengurus PKPUS PT MNC Sky Vision Tbk tertanggal 9 November 2026, putusan itu tercatat dalam perkara Nomor 292/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dengan putusan tersebut, perusahaan pengelola layanan televisi berlangganan MNC Vision berstatus dalam PKPU sementara.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menunjuk Budi Prayitno sebagai hakim pengawas. Pengadilan juga mengangkat dua orang sebagai tim pengurus, yakni Megawati Prabowo dan Perry Cornelius Parluhutan Sitohang.
Tim pengurus bertugas menangani proses PKPU serta memanggil pemohon, debitor, dan kreditor lainnya untuk mengikuti rangkaian rapat dan persidangan. Pengadilan menetapkan sidang permusyawaratan majelis hakim berlangsung pada Kamis (17/12/2026) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Berdasarkan penetapan hakim pengawas tertanggal 6 November 2026, rapat kreditor pertama dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/11/2026) pukul 10.00 WIB di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Sementara itu, batas akhir pengajuan tagihan kreditor dan pajak ditetapkan pada Rabu (25/11/2026) pukul 17.00 WIB. Para kreditor diminta menyampaikan tagihan beserta bukti pendukung kepada sekretariat tim pengurus di Wisma Nugra Santana Lantai 8, Suite 807, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 7-8, Jakarta Pusat.
Selanjutnya, rapat verifikasi atau pencocokan piutang kreditor dan verifikasi pajak dijadwalkan pada Senin (7/12/2026) pukul 10.00 WIB. Adapun rapat pembahasan rencana perdamaian dan pemungutan suara (voting) akan berlangsung pada Kamis (10/12/2026) pukul 10.00 WIB.
Seluruh agenda rapat tersebut dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24-28, Jakarta Pusat, kecuali pengajuan tagihan yang dilakukan melalui sekretariat tim pengurus.
Kreditor dapat menyampaikan tagihan secara langsung pada setiap hari kerja dengan melampirkan bukti-bukti yang cukup serta menunjukkan dokumen aslinya. Pengajuan juga dapat dilakukan melalui surat elektronik ke alamat pkpumncskyvision@gmail.com.
Dalam putusannya, pengadilan menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa tim pengurus akan ditentukan setelah mereka menyelesaikan tugas. Sementara itu, biaya perkara permohonan PKPU ditangguhkan hingga proses penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir.
Catatan: Naskah ini disusun berdasarkan pengumuman tim pengurus. Status PKPU sementara tidak sama dengan putusan pailit. Proses selanjutnya akan ditentukan melalui pembahasan rencana perdamaian dan pemungutan suara kreditor serta sidang permusyawaratan majelis hakim.
