Menkeu Tunjuk Astera Primanto Bhakti Jadi Sekjen, Tri Budhianto Dirjen Perbendaharaan
TheEconopost.com, Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta lima pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan memperkuat kolaborasi lintas unit untuk memastikan pengelolaan keuangan negara mendukung pencapaian tujuan pemerintah dan menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Suahasil saat melantik lima pejabat eselon I di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/10/2026). Ia menegaskan, pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan tidak dapat dilakukan secara terpisah oleh setiap unit, tetapi membutuhkan koordinasi dan pemahaman atas keterkaitan antarkebijakan.
“Tidak ada tanggung jawab Kementerian Keuangan yang dapat dikerjakan hanya oleh kotak yang Anda isi sendiri. Karena itu, kita akan terus melanjutkan upaya bekerja bersama,” tegas Suahasil.
Lima pejabat yang dilantik adalah Astera Primanto Bhakti sebagai Sekretaris Jenderal, Tri Budhianto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Hidayat Amir sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, serta Neilmaldrin Noor sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak.
Suahasil meminta Sekretaris Jenderal memperkuat dukungan manajemen, meliputi pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, organisasi, hukum, komunikasi, dan aset. Dukungan tersebut perlu ditopang tata kelola yang baik dan budaya kerja yang kuat agar seluruh unit dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
Kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Suahasil mengarahkan kelanjutan transformasi menuju modern treasury operations melalui digitalisasi, penguatan proses bisnis, dan tata kelola. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memperkuat pengelolaan kas negara.
Pengelolaan kas, menurut dia, juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap perekonomian dan sektor keuangan. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
Adapun Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan diminta memperkuat desain, tata kelola, dan proses bisnis transfer ke daerah. Dukungan kepada pemerintah daerah juga perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Sinergi APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas desentralisasi fiskal, memperkuat pemerataan pembangunan, dan memastikan manfaat kebijakan pemerintah menjangkau masyarakat di berbagai daerah.
Suahasil juga menekankan peran strategis kedua staf ahli dalam mendukung pengambilan keputusan melalui analisis lintas unit dan rekomendasi kebijakan yang menyeluruh.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional diharapkan memperkuat analisis terhadap dinamika geopolitik dan ekonomi global serta mendukung diplomasi ekonomi Indonesia. Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak diminta memperkuat pengawasan perpajakan dan integrasi data untuk mendorong kepatuhan wajib pajak serta mengamankan penerimaan negara.
Menutup arahannya, Suahasil meminta para pejabat membangun kepemimpinan yang dekat dengan pegawai, terbuka terhadap gagasan, dan mampu menyiapkan pemimpin generasi berikutnya.
Ia menegaskan, kepercayaan yang diberikan Presiden harus dijawab melalui kerja kolaboratif, pelaksanaan tugas yang efektif, dan perubahan nyata bagi organisasi maupun masyarakat.
“Gunakan kepercayaan tersebut untuk menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan, baik oleh pegawai internal Kementerian Keuangan maupun untuk masyarakat keseluruhan yang kita layani,” pungkas Suahasil.
