Mengapa Bos Asuransi Bisa Dipidana? Pelajaran dari Kasus Prolife Indonesia
TheEconopost.com, Tidak semua pelanggaran di industri jasa keuangan berhenti pada sanksi administratif. Dalam kondisi tertentu, pengabaian terhadap perintah regulator bahkan dapat berujung pada proses pidana. Kasus yang kini menjerat mantan pemegang saham pengendali PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia menjadi contoh bagaimana pengawasan di sektor asuransi dapat meningkat dari pemeriksaan hingga penegakan hukum.
Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah mengatakan, proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia—dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses—merupakan tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan secara bertahap oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kasus tersebut kini telah memasuki tahap penegakan hukum dengan menetapkan HS, pemegang saham pengendali perusahaan, sebagai tersangka dugaan tindak pidana perasuransian.
Dalam industri jasa keuangan, OJK memiliki sejumlah instrumen pengawasan sebelum suatu perkara memasuki ranah pidana. Tahapan itu dimulai dari pengawasan rutin, pengawasan khusus, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang memenuhi unsur pidana.
Menurut Agus, mekanisme tersebut diterapkan dalam penanganan PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia.
“Dalam kasus ini, proses penegakan hukum merupakan tindak lanjut dari pengawasan OJK yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari pengawasan khusus, pemeriksaan khusus, hingga penyelidikan dan penyidikan,” ujarnya.
Salah satu dugaan pelanggaran yang menjadi dasar penyidikan adalah tidak dipatuhinya Perintah Tertulis OJK yang diterbitkan pada 13 Oktober 2023. Dalam surat tersebut, pemegang saham pengendali diperintahkan mengganti kerugian perusahaan senilai Rp566,24 miliar berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2023.
Selain itu, penyidik juga menduga adanya tindakan yang sengaja mengabaikan atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK dalam kurun waktu 2020 hingga 2023.
Kasus ini juga menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam industri asuransi tidak hanya berada di level manajemen perusahaan. Dalam kondisi tertentu, pemegang saham pengendali dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak menjalankan kewajiban yang telah diperintahkan regulator.
Sebelum izin usaha perusahaan dicabut pada November 2023, OJK telah memberikan berbagai kesempatan agar perusahaan melakukan penyehatan keuangan, termasuk melalui skema Policy Holder Buy Out (PBO). Namun upaya tersebut gagal karena tidak memperoleh dukungan seluruh pemegang polis maupun tambahan modal dari pemegang saham atau investor baru.
Perusahaan akhirnya dicabut izin usahanya setelah tidak mampu memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas, ekuitas, kecukupan investasi, serta gagal melaksanakan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).
Menurut Agus, penyidikan yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan pemegang polis memenuhi kewajibannya.
Penegakan hukum di sektor jasa keuangan juga tidak berhenti pada pemidanaan pelaku. OJK menilai pemulihan hak korban menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Karena itu, penyidik turut melakukan penelusuran dan penyitaan aset yang diduga berkaitan dengan tersangka agar tidak lagi berada dalam penguasaan pihak yang memperoleh manfaat dari dugaan tindak pidana.
Sejauh ini, OJK telah menyita 11 bidang tanah dan bangunan di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat dengan estimasi nilai sekitar Rp20,9 miliar. Selain itu, penyidik juga menyita deposito sekitar Rp21,65 miliar yang ditempatkan atas nama pihak lain, serta kepemilikan saham pada sebuah perusahaan dengan estimasi nilai sekitar Rp72 miliar.
Langkah tersebut, menurut Agus, merupakan strategi penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga membuka peluang pemulihan hak-hak para korban sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Perkara tersebut kini memasuki tahap berikutnya setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh jaksa penuntut umum. OJK dijadwalkan menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 13 Juli 2026.
HS disangkakan melanggar Pasal 54 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan/atau Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling sedikit Rp15 miliar.
Agus menegaskan, penanganan perkara ini mencerminkan komitmen OJK untuk menegakkan aturan secara konsisten sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan.
Menurut dia, OJK akan terus memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN), agar penegakan hukum di sektor jasa keuangan berjalan efektif.
“Penegakan hukum dilakukan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga menjaga integritas industri jasa keuangan, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat,” kata Agus.
