BI Tahan Suku Bunga Acuan BI-Rate 5,75% per Agustus 2026, Rupiah dan Kredit Jadi Perhatian

TheEconopost.com, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 18–19 Agustus 2026. Suku bunga Deposit Facility tetap 4,75 persen dan Lending Facility 6,5 persen.

Keputusan tersebut diambil di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi. Bank Indonesia menilai tekanan dari perekonomian global belum mereda, terutama akibat perang di Timur Tengah, kenaikan harga minyak dan komoditas, serta ekspektasi suku bunga Amerika Serikat yang masih tinggi.

Destry Damayanti. Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia menyatakan keputusan mempertahankan suku bunga acuan ini tetap konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah.

Di sisi lain, kondisi ekonomi domestik dinilai tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 mencapai 5,29 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh konsumsi pemerintah dan investasi.

Lantas, mengapa BI memilih menahan BI Rate ketika pertumbuhan ekonomi masih perlu didorong?

Stabilitas Rupiah Menjadi Prioritas

Bank Indonesia melihat perekonomian global masih berada dalam situasi higher for longer. Suku bunga global diperkirakan bertahan tinggi seiring tekanan inflasi yang masih kuat. Bank sentral AS juga diperkirakan menghadapi tekanan dari kenaikan harga energi dan kebutuhan pembiayaan defisit anggaran yang besar.

Kondisi tersebut berpotensi mempertahankan kekuatan dolar AS dan menahan aliran modal ke negara-negara berkembang.

Karena itu, BI memilih mempertahankan BI Rate 5,75 persen untuk memperkuat stabilitas rupiah, menjaga inflasi, sekaligus tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi melalui instrumen kebijakan lainnya.

Nilai tukar rupiah pada 18 Agustus 2026 tercatat Rp17.855 per dollar AS, menguat 0,78 persen dibandingkan posisi akhir Juli 2026.

BI juga memperkuat berbagai instrumen untuk menarik aliran modal asing. Salah satunya melalui insentif lindung nilai atau hedging. Insentif untuk swap jual lindung nilai dinaikkan menjadi 12,5 persen, sedangkan insentif DNDF jual lindung nilai mencapai 15 persen.

BI juga memperluas penggunaan instrumen swap lindung nilai. Sebelumnya, instrumen tersebut terutama ditujukan bagi dana portofolio asing. Ke depan, transaksi dengan dasar pinjaman luar negeri dan foreign direct investment juga dapat memperoleh insentif.

Kebijakan tersebut berlaku mulai pekan kedua September 2026 untuk dana pinjaman luar negeri dan investasi langsung asing yang masuk sejak 1 Juli 2026.

Langkah ini menunjukkan bahwa BI tidak hanya mengandalkan suku bunga untuk menjaga rupiah. Stabilitas nilai tukar juga ditempuh melalui intervensi valuta asing, pengelolaan likuiditas, pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, serta pemberian insentif bagi investor.

Inflasi Melandai, Kredit Menguat

Inflasi menjadi faktor lain yang membuat BI masih memiliki ruang untuk mempertahankan suku bunga.

Inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen pada Juli 2026 tercatat 2,88 persen secara tahunan, turun dari 3,34 persen pada Juni 2026. Inflasi inti juga relatif terjaga pada 2,76 persen.

Inflasi pangan bergejolak atau volatile food melambat menjadi 2,52 persen. Perkembangan ini dipengaruhi oleh panen komoditas hortikultura, termasuk cabai dan bawang merah.

Meski demikian, BI tetap mewaspadai risiko El Nino yang diperkirakan menguat hingga Oktober 2026, terutama di kawasan timur Indonesia. Gangguan cuaca dapat memengaruhi produksi dan distribusi pangan sehingga berpotensi kembali meningkatkan inflasi.

Untuk menjaga harga pangan, BI memperkuat koordinasi dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah serta Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera.

Di sisi pertumbuhan, BI menggunakan instrumen makroprudensial untuk mendorong perbankan meningkatkan penyaluran kredit.

Kredit perbankan pada Juli 2026 tumbuh 13,58 persen secara tahunan, meningkat dibandingkan pertumbuhan Juni sebesar 12,67 persen.

Dukungan terhadap kredit antara lain diberikan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Hingga minggu pertama Agustus 2026, insentif KLM yang diperoleh perbankan mencapai Rp446,5 triliun.

Dengan skema tersebut, BI berupaya menjaga agar kebijakan suku bunga yang diarahkan untuk stabilitas tetap dapat diimbangi dengan kebijakan likuiditas yang mendorong pertumbuhan kredit.

Ketahanan perbankan juga dinilai kuat. Rasio kecukupan modal atau CAR pada Juli 2026 berada di level 23,7 persen. Sementara rasio kredit bermasalah atau NPL tercatat 2,09 persen secara bruto dan 0,82 persen secara neto pada Juni 2026.

Ekonomi Digital Terus Diperluas

Selain menjaga stabilitas moneter dan mendorong kredit, BI melanjutkan transformasi sistem pembayaran.

Volume transaksi pembayaran digital pada Juli 2026 mencapai 5,5 miliar transaksi, tumbuh 28,69 persen secara tahunan.

Transaksi melalui aplikasi mobile tumbuh 24,25 persen dan transaksi melalui internet tumbuh 9,39 persen. Sementara transaksi QRIS tumbuh jauh lebih tinggi, mencapai 82,42 persen secara tahunan.

BI menilai transaksi rupiah secara tunai dan digital bukan sesuatu yang harus saling menggantikan. Keduanya dipandang sebagai pilihan yang saling melengkapi.

Karena itu, BI tetap menjalankan edukasi mengenai rupiah melalui gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah. Literasi tersebut tetap dianggap penting meskipun masyarakat semakin banyak menggunakan transaksi digital.

Dalam konteks digitalisasi, BI juga memperkenalkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen ritel pada 17 Agustus 2026. KKI memberikan alternatif pembayaran tertunda bagi masyarakat sekaligus dapat menjadi sumber dana dalam transaksi QRIS.

Pada tahap awal terdapat tujuh first mover yang mengembangkan KKI, yakni BCA, Bank Mandiri, Bank Mega, Bank Permata, BRI, CIMB Niaga, serta BSI untuk KKI Syariah.

Pengembangan KKI dilakukan bertahap, mulai dari kartu digital sebagai sumber dana QRIS, kartu digital untuk transaksi daring, hingga kartu fisik.

Ke depan, penerbit KKI tidak terbatas pada tujuh bank tersebut. Bank maupun penyelenggara jasa pembayaran yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan diri sebagai penerbit.

BI juga menyiapkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebesar 0 persen untuk transaksi hingga Rp100.000 yang mulai berlaku 1 Oktober 2026.

Pasar Valuta Asing Diperkuat

Upaya BI memperkuat stabilitas rupiah juga dilakukan dengan memperdalam pasar valuta asing.

Salah satunya melalui RMB Clearing Bank yang disiapkan untuk meningkatkan ketersediaan likuiditas renminbi atau RMB di pasar domestik.

Permintaan RMB di pasar domestik hingga Juli 2026 telah mencapai setara 38,9 miliar dollar AS. Angka tersebut mendekati perkiraan kebutuhan tahunan BI sebesar 40 miliar dollar AS.

Dengan adanya clearing bank, transaksi rupiah dan RMB diharapkan semakin mudah. Pelaku usaha tidak perlu terlebih dahulu membeli dollar AS untuk kemudian menukarkannya dengan RMB.

Langkah tersebut juga diharapkan mengurangi tekanan permintaan terhadap dollar AS sekaligus mendukung transaksi perdagangan Indonesia-China dalam mata uang lokal atau Local Currency Transaction.

BI menyebut Bank of China akan menjadi salah satu clearing bank. Pada saat yang sama, salah satu bank nasional juga sedang menjalani proses administrasi untuk menjadi clearing bank berikutnya.

Operasional clearing bank tersebut ditargetkan paling lambat pada kuartal IV-2026.

Di sisi lain, BI menyiapkan fasilitas lindung nilai melalui bank mitra atau Fastra. Instrumen ini ditujukan untuk memudahkan investor global melakukan transaksi hedging melalui bank di luar negeri yang terhubung dengan bank mitra di pasar domestik.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, BI berupaya menjalankan dua kepentingan sekaligus: menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, tetapi tetap menyediakan likuiditas serta insentif agar kredit, investasi, dan aktivitas ekonomi terus bergerak.

Untuk keseluruhan tahun 2026, BI masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen. Posisi tersebut diharapkan semakin menguat apabila konsumsi, investasi, ekspor, dan berbagai program stimulus pemerintah terus memberikan kontribusi terhadap perekonomian.

Donasi Sesuai Keinginan Anda Terima kasih telah membaca berita istimewa di The Econopost. Jika Anda menyukai jurnalisme kami, dukung kami dengan donasi sesuai keinginan. Tak ada paywall. Tak ada sponsor yang mengatur isi. Hanya Anda yang membuat kami tetap independen. Berapapun Donasi Anda, sangat berarti. Kontribusi Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan informasi eksklusif sesuai kebutuhan.