Fitch Waspadai Rencana Aturan Baru Tambang dan Ekspor Pemerintah RI
TheEconopost.com, Pidato Presiden Prabowo yang ingin mengubah kebijakan di sektor pertambangan dan ekspor berpotensi meningkatkan risiko regulasi bagi produsen sumber daya alam di Indonesia. Jika diterapkan, kebijakan tersebut dapat menekan arus kas dan meningkatkan biaya operasional perusahaan, terutama emiten dengan likuiditas terbatas, biaya produksi tinggi, dan ketergantungan pada satu jenis komoditas.
Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings dalam keterangan tertulisnya Jumat, 20 November 2026 menyebut, ketidakpastian mengenai sejumlah rencana kebijakan pemerintah Republik Indonesia (RI) menjadi risiko bagi profil kredit perusahaan berbasis sumber daya alam. Risiko tersebut mencakup rencana peningkatan bagian keuntungan pertambangan untuk negara, penerapan biaya verifikasi ekspor, hingga kemungkinan pengenaan bea ekspor batubara.
Dampaknya berpotensi meluas ke seluruh rantai nilai komoditas. Namun, perusahaan dengan struktur biaya kas lebih tinggi, kebutuhan investasi besar, serta ruang likuiditas terbatas diperkirakan paling rentan menghadapi perubahan kebijakan tersebut.
Salah satu rencana yang menjadi perhatian adalah target pemerintah agar sedikitnya 70 persen keuntungan dari izin pertambangan menjadi bagian negara. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target tersebut pada 14 November 2026. Pernyataan itu juga membuka kemungkinan peningkatan kepemilikan saham yang dikendalikan negara.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan mekanisme maupun menerbitkan regulasi yang mengatur target tersebut. Fitch menilai, dampaknya terhadap profil kredit perusahaan akan bergantung pada bagaimana pemerintah merumuskan kebijakan tersebut.
Persoalan utamanya adalah apakah target 70 persen itu mencakup pajak, royalti, dan manfaat ekonomi domestik yang selama ini telah diterima negara atau menjadi tambahan kewajiban bagi perusahaan tambang.
Apabila menghasilkan klaim tambahan yang signifikan terhadap arus kas atau kepemilikan perusahaan, kebijakan tersebut berpotensi memperlemah kemampuan perusahaan membiayai operasional dan investasi. Penambang dengan biaya produksi tinggi serta proyek yang membutuhkan belanja modal besar akan menghadapi tekanan lebih besar.
Selain rencana perubahan pembagian manfaat ekonomi, pemerintah juga menyiapkan mekanisme verifikasi ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Lembaga tersebut dijadwalkan mulai memverifikasi harga dan dokumen ekspor pada 1 Januari 2027.
Dalam skema yang direncanakan, eksportir tetap mengendalikan komoditas dan kontrak komersialnya. Namun, mekanisme verifikasi berpotensi menimbulkan biaya tambahan. Besaran biaya untuk minyak sawit dijadwalkan ditetapkan pada Desember 2026, sedangkan ketentuan untuk batubara dan ferroalloy masih belum diputuskan.
Fitch memperkirakan, produsen minyak sawit relatif mampu menyerap biaya tambahan yang diusulkan. Pasalnya, beban pungutan yang telah berlaku saat ini cukup besar sehingga biaya tambahan verifikasi DSI diperkirakan tidak menjadi tekanan material.
Pada harga referensi minyak sawit mentah (CPO) November 2026 sebesar 978,90 dollar AS per ton, bea masuk dan pungutan ekspor mencapai total 246,36 dollar AS per ton atau setara 25,2 persen dari harga referensi.
Meski demikian, persoalan dapat muncul apabila proses verifikasi memperpanjang waktu penyelesaian ekspor. Penundaan tersebut berpotensi memperpanjang siklus modal kerja dan meningkatkan kebutuhan pendanaan perusahaan.
Likuiditas menjadi pembeda
Risiko lain berasal dari ketentuan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam. Eksportir nonminyak dan gas bumi pada umumnya diwajibkan menempatkan 100 persen hasil ekspor di dalam negeri selama 12 bulan.
Berbeda dengan sejumlah kebijakan lain yang masih berupa rencana, ketentuan penempatan DHE tersebut telah berlaku. Dana yang ditempatkan tetap dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban domestik dan membayar utang. Namun, kewajiban tersebut berpotensi mengurangi fleksibilitas keuangan, terutama bagi perusahaan dengan kebutuhan investasi besar dan likuiditas terbatas.
Di sektor batubara, rencana pemerintah mengenakan bea ekspor sebesar 1-5 persen juga menjadi perhatian. Hingga kini, persyaratan dan mekanisme pengenaannya belum dipastikan.
Fitch menilai, apabila rencana tersebut diterapkan, kemampuan perusahaan menyerap tambahan pungutan akan sangat bergantung pada kekuatan neraca keuangan masing-masing.
PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) dengan peringkat BB- dan prospek stabil dinilai memiliki ruang lebih besar untuk menghadapi potensi bea ekspor. Posisi tersebut ditopang kas bersih, biaya produksi rendah, dan kebutuhan belanja modal yang relatif terbatas.
Sebaliknya, PT Indika Energy Tbk (INDY) dengan peringkat B+ dan prospek stabil memiliki ruang yang lebih sempit. Arus kas dari bisnis batubara perusahaan juga digunakan untuk mendanai ekspansi ke sektor pertambangan emas. Meskipun demikian, Fitch menilai likuiditas jangka pendek perusahaan masih memadai.
Tekanan regulasi juga berpotensi menjalar kepada kontraktor pertambangan. Perusahaan dengan likuiditas lemah dan konsentrasi pelanggan tinggi rentan ketika perubahan aturan menyebabkan penundaan persetujuan produksi dan mengganggu kegiatan operasional pelanggan.
Ketidakpastian juga berasal dari aturan baru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai keterlibatan kontraktor lokal serta pembatasan terhadap kontraktor yang terafiliasi.
Risiko tersebut tercermin dalam penurunan peringkat PT Bukit Makmur Mandiri Utama menjadi CCC-(idn) dari A(idn) pada 11 November 2026. Fitch mengaitkan penurunan peringkat tersebut dengan likuiditas yang tidak didukung pendanaan memadai, risiko pembiayaan ulang, dan tingkat leverage yang tidak berkelanjutan.
Persetujuan kementerian yang tertunda telah mengurangi tingkat pemanfaatan peralatan perusahaan setelah pelanggan utamanya menyatakan keadaan kahar atau force majeure. Kondisi tersebut semakin memperburuk posisi likuiditas perusahaan yang sebelumnya sudah lemah.
Selain kondisi keuangan, tingkat integrasi usaha dan diversifikasi geografis turut menentukan besarnya dampak perubahan regulasi terhadap profil kredit perusahaan.
Pengolah komoditas independen dinilai lebih rentan terhadap gangguan pasokan bahan baku maupun ekspor dibandingkan perusahaan yang memiliki bisnis terintegrasi.
Konsentrasi kegiatan usaha Golden Agri-Resources di Indonesia, misalnya, meningkatkan eksposur perusahaan terhadap kenaikan biaya dan gangguan ekspor. Sebaliknya, diversifikasi geografis SD Guthrie Berhad dengan peringkat BBB dan prospek stabil, serta neraca keuangan yang lebih kuat, menjadi faktor penyeimbang.
Adapun PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID dengan peringkat BBB dan prospek negatif beserta anak usahanya berpotensi menghadapi tuntutan investasi atau pembayaran dividen yang lebih besar sesuai arah kebijakan pemerintah. Namun, akses pendanaan yang lebih kuat dinilai dapat meredam tekanan tersebut.
Fitch belum memasukkan target peningkatan bagian manfaat ekonomi negara menjadi 70 persen, biaya verifikasi DSI, maupun kemungkinan pengenaan bea ekspor batubara ke dalam skenario dasar pemeringkatannya. Hal ini karena sejumlah ketentuan utama dari rencana kebijakan tersebut belum memiliki kejelasan.
Dari berbagai rencana tersebut, Fitch menilai target peningkatan bagian negara menjadi 70 persen berpotensi menimbulkan dampak kredit paling besar apabila secara material mengurangi porsi arus kas atau kepemilikan perusahaan pertambangan.
Fitch juga memperingatkan, gangguan yang berlangsung secara luas dan berkelanjutan terhadap persetujuan produksi, ekspor, maupun akses perusahaan terhadap kas dapat mendorong lembaga tersebut mengevaluasi kembali penilaian risiko negara Indonesia untuk kegiatan pertambangan.
Saat ini, Fitch menempatkan risiko negara untuk operasi pertambangan di Indonesia pada kategori sedang atau moderate, yang dipetakan ke skor ‘bb’.
| Mari Bayar Sesuai Keinginan Anda Terima kasih telah membaca berita istimewa di The Econopost. Jika Anda menyukai jurnalisme kami, dukung kami dengan membeli berita ini sesuai keinginan Anda. Tak ada paywall. Tak ada sponsor yang mengatur isi. Hanya Anda yang membuat kami tetap independen. Berapapun pembayaran Anda, sangat berarti. ![]() Kontribusi Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan informasi eksklusif sesuai kebutuhan. |

