Dari Bijih Nikel ke Baterai, Danantara Sebut Nilai Tambah Bisa Naik 642 Kali
TheEconopost.com, Kekayaan mineral kritis perlu diikuti pendalaman industri pengolahan, penguatan kemampuan domestik, dan penguasaan teknologi agar menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia. Tanpa langkah tersebut, negara penghasil mineral berisiko tetap bergantung pada ekspor bahan mentah, sementara nilai ekonomi terbesar dinikmati negara yang menguasai manufaktur dan distribusi.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi panel bertajuk Critical Minerals and Economic Transformation in the Global South pada rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Bangkok, Thailand, 14 Oktober 2026.
Dalam diskusi menyoroti tantangan negara berkembang dalam memanfaatkan mineral kritis, seperti nikel, tembaga, bauksit, dan kobalt, untuk membangun industri dan menciptakan lapangan kerja berkualitas itu disebut kebutuhan terhadap mineral kritis meningkat seiring dengan transisi menuju ekonomi rendah karbon.
International Energy Agency (IEA) mencatat, sektor energi menyumbang sekitar 75 persen pertumbuhan permintaan mineral kritis utama pada 2025. Permintaan itu terutama didorong oleh pengembangan kendaraan listrik, penyimpanan energi, jaringan listrik, dan teknologi tenaga surya. Bank Dunia juga menekankan pentingnya pengelolaan mineral secara berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk mendukung transisi energi.
Bagi Indonesia, peluang tersebut ditopang oleh posisi sebagai produsen nikel tambang terbesar di dunia. Data United States Geological Survey (USGS) menunjukkan, Indonesia menyumbang sekitar 62 persen produksi nikel tambang global pada 2024.
Namun, besarnya produksi mineral belum dengan sendirinya menjamin terciptanya nilai tambah yang optimal di dalam negeri. Sektor pertambangan dan penggalian nonmigas menyumbang sekitar 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sedangkan industri manufaktur logam dasar berkontribusi sekitar 1 persen.
Managing Director Development Investment PT Danantara Development Management Fund (DDMF) M. Rachmat Kaimuddin mengatakan, peningkatan nilai tambah mineral kritis membutuhkan lebih dari sekadar kapasitas pengolahan. Investasi yang terkoordinasi, penguatan kemampuan industri domestik, dan kemitraan untuk memobilisasi pembiayaan juga diperlukan agar negara penghasil dapat mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok global.
“Untuk memperoleh nilai tambah yang optimal dari mineral kritis, kapasitas pengolahan saja tidak cukup. Diperlukan investasi yang terkoordinasi, kemampuan domestik yang lebih kuat, rantai pasok yang tangguh, serta kemitraan yang mampu memobilisasi modal untuk pembiayaan pembangunan dan investasi swasta,” jelas Rachmat dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026).
Rachmat mengutip Data Kementerian Perindustrian menunjukkan, nilai mineral dapat meningkat signifikan setelah melewati proses pengolahan. Bijih nikel yang bernilai sekitar 30 dollar AS per ton dapat meningkat menjadi 3.628 dollar AS per ton ketika diolah menjadi mixed hydroxide precipitate (MHP), bahan baku baterai. Nilai tersebut setara dengan sekitar 120 kali lipat dari harga bijih nikel.
Pada tahapan produk baterai tertentu, nilai tambahnya bahkan dapat mencapai 642 kali lipat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa manfaat ekonomi mineral tidak hanya berasal dari kegiatan ekstraksi, tetapi juga dari pengolahan lanjutan dan pengembangan produk industri.
Dewan Ekonomi Nasional memperkirakan nilai ekspor produk hilirisasi Indonesia mencapai 50 miliar dollar AS hingga akhir 2026. Nilai tersebut meningkat sekitar 45 persen dibandingkan dengan ekspor produk hilirisasi pada 2024 yang mencapai 34,5 miliar dollar AS.
Peluang pengembangan industri juga terbuka pada ekosistem baterai. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan kebutuhan baterai di Indonesia mencapai 108,2 gigawatt-jam pada 2030. Untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik, kebutuhan kapasitas baterai diproyeksikan mencapai 780 gigawatt-jam, sementara kapasitas bahan baku yang tersedia saat ini setara dengan 373 gigawatt-jam.
Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan kapasitas sekitar 407 gigawatt-jam yang berpotensi menjadi ruang investasi. Pengembangan industri baterai membutuhkan kesinambungan rantai pasok, kapasitas produksi, dan kemampuan teknologi agar Indonesia tidak berhenti pada pengolahan mineral di tahap awal.
Kerja sama antarnegara berkembang, termasuk negara-negara ASEAN dan Afrika, dinilai dapat membantu memperkuat rantai nilai mineral. Negara penghasil memiliki kepentingan yang sama untuk memastikan manfaat ekonomi transisi energi turut memperkuat industri domestik, bukan hanya mengalir ke pusat manufaktur dan teknologi dunia.
Dalam konteks tersebut, investasi pembangunan perlu dinilai tidak semata-mata berdasarkan imbal hasil finansial. Investasi juga perlu memperkuat kapasitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, mendorong daya saing industri, dan memperluas manfaat pembangunan.
Bagi Indonesia, tantangan berikutnya adalah mengubah keunggulan sumber daya mineral menjadi kemampuan industri, penguasaan teknologi, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Pendalaman hilirisasi menjadi salah satu upaya untuk memperbesar manfaat ekonomi dari transisi energi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai industri global.
