Giant Sea Wall hingga Motor Listrik, Ini Peta Peluang Bisnis dari RAPBN 2027

Agustus 15, 2026 Redaksi

TheEconopost.com, Presiden Prabowo Subianto menempatkan APBN 2027 sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Pemerintah merancang belanja negara Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026, dengan pendapatan negara Rp3.426 triliun.

Dengan pembiayaan Rp671,2 triliun, defisit APBN 2027 dipatok 2,40 persen terhadap produk domestik bruto, lebih rendah dibandingkan rencana defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dollar AS, serta harga minyak mentah Indonesia US$75 per barel.

APBN diarahkan untuk delapan prioritas

Saat membaca nota keuangan RAPBN 2027 pada Jumat, 14 Agustus 2026, presiden menyebut belanja akan diarahkan pada delapan program kerja prioritas nasional, yakni kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

Agenda tersebut akan ditopang penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Pemerintah menargetkan kemiskinan turun menjadi 6,0–6,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30–4,87 persen pada 2027.

Prabowo juga menekankan bahwa disiplin fiskal tidak berhenti pada penetapan anggaran, tetapi harus berlanjut hingga pelaksanaan. Pemerintah akan mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa yang selama ini dilakukan secara terpisah oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Konsolidasi tersebut ditujukan untuk memperbesar daya tawar pemerintah dan menekan harga pengadaan. Pemerintah menyebut efisiensi pengadaan dapat mencapai 30 persen dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun atau sekitar Rp360 triliun apabila dilakukan secara luas dan disiplin. LKPP juga akan ditingkatkan kelembagaannya menjadi Badan Pengadaan Pemerintah.

Danantara untuk proyek jangka panjang

Di luar APBN, pemerintah menyiapkan Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai instrumen pendanaan proyek strategis jangka panjang yang dinilai belum dapat dibiayai dengan investasi komersial berjangka pendek.

Prabowo menyebut DDMF akan menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis yang penting bagi Indonesia, sekaligus menghindarkan proyek tersebut dari ketergantungan pada APBN. Dana kedaulatan itu akan dikelola secara disiplin dan profesional.

Sejumlah proyek lintas generasi disebut sebagai bagian dari arah tersebut. Pemerintah antara lain menyiapkan produksi massal mobil nasional pada akhir 2028 dan pembangunan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa. Tanggul tersebut dirancang bukan hanya sebagai perlindungan terhadap kenaikan muka air laut, tetapi juga sebagai infrastruktur air bersih dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunannya diperkirakan membutuhkan waktu 15–20 tahun dan direncanakan terbagi dalam 15 segmen dari Banten hingga Jawa Timur.

Pemerintah dorong monetisasi aset dan energi surya

Pemerintah juga akan mempercepat optimalisasi aset BUMN. Sebanyak 290 BUMN disebut telah ditutup karena dinilai tidak produktif, sementara pemerintah menargetkan maksimal 300 BUMN yang produktif pada akhir 2026.

Aset BUMN yang belum optimal, seperti tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas, akan dibuka untuk dimanfaatkan pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel, dengan tetap menjaga kepemilikan strategis negara.

Di sektor energi, pemerintah menargetkan pembangunan 100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan percepatan penghentian pembangkit listrik tenaga diesel. Pemerintah menyebut pembangunan 100 GW PLTS berpotensi menghemat biaya pokok produksi listrik Rp73,9 triliun per tahun sekaligus mengurangi kebutuhan impor BBM.

Bursa komoditas dan pusat keuangan

Pemerintah juga merancang bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan OJK yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Bursa tersebut akan menjadi tempat pembentukan harga referensi Indonesia untuk komoditas utama ekspor.

Pemerintah berharap keberadaan bursa tersebut membuat produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor bertransaksi dalam sistem yang lebih transparan serta memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas global.

Di sektor keuangan, pemerintah juga menetapkan rencana pengembangan Indonesia Financial Center atau PFII di Jakarta dan, berikutnya, Bali. Pusat finansial tersebut dirancang untuk menjadi pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar internasional.

P-F-I-I akan mencakup kegiatan perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan manajemen investasi. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas perpajakan tertentu, golden visa, serta kemudahan perizinan, dengan tetap mempertahankan ketentuan antipencucian uang dan transparansi pemilik manfaat.

Infrastruktur sosial dan industri baru

Sejumlah program pemerintah diarahkan untuk memperbesar belanja produktif sekaligus memperkuat layanan dasar. Mulai 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 Puskesmas dan 514 Labkesmas, serta membangun atau merevitalisasi sekitar 440–441 RSUD. Pemerintah juga menargetkan seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan selesai direnovasi paling lambat 2029.

Pemerintah juga memberikan insentif untuk produksi 1 juta motor listrik dalam negeri. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menekan biaya transportasi masyarakat, mengurangi konsumsi BBM impor, sekaligus memperbesar industri kendaraan listrik beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, dan layanan purna jual.

Dengan demikian, arah RAPBN 2027 tidak hanya bertumpu pada peningkatan belanja negara. Pemerintah menggabungkan APBN dengan optimalisasi aset BUMN, pembiayaan Danantara, reformasi pengadaan, pengembangan pasar komoditas, pembangunan pusat keuangan internasional, serta investasi pada proyek energi dan industri baru.

Prabowo menegaskan setiap program harus memiliki ukuran manfaat dan pertanggungjawaban. Pemerintah tidak menginginkan proyek yang besar dari sisi anggaran tetapi kecil manfaatnya bagi masyarakat, maupun insentif yang tidak menghasilkan lapangan kerja dan investasi tanpa transfer teknologi.