MSCI Soroti Transparansi dan Aliran Informasi di Tengah Diskon Valuasi Pasar Saham Indonesia

TheEconopost.com, Posisi Indonesia sebagai pasar berkembang (emerging market) dalam klasifikasi MSCI masih aman. Namun, sorotan terbaru MSCI terhadap transparansi pasar dan kualitas aliran informasi dinilai berpotensi membuat investor asing tetap berhati-hati menempatkan dana di pasar saham domestik.

Dalam MSCI 2026 Global Market Accessibility Review, Indonesia menjadi salah satu dari dua negara emerging market yang mengalami penurunan penilaian tahun ini. Penurunan terjadi pada aspek information flow atau aliran informasi yang sebelumnya mendapat nilai positif (+) menjadi negatif (-).

MSCI menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari keterbatasan transparansi struktur kepemilikan saham, ketersediaan informasi emiten yang belum sepenuhnya mudah diakses dalam bahasa Inggris, kualitas free float sejumlah saham, hingga indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai dapat mengganggu proses pembentukan harga yang wajar.

Kepala Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata menilai sorotan tersebut menunjukkan bahwa perhatian investor global kini tidak hanya tertuju pada ukuran dan likuiditas pasar, tetapi juga kualitas tata kelola dan integritas pasar.

“MSCI tidak lagi hanya berfokus pada standar pengungkapan, tetapi juga menyoroti integritas proses price discovery. Referensi terhadap perilaku perdagangan terkoordinasi menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap transparansi pasar, kualitas free float, dan integritas pasar secara keseluruhan,” tulis Liza dalam laporan riset khusus, Jumat, 19 Juni 2026.

Meski mengalami penurunan penilaian pada aspek aliran informasi, Indonesia tetap memperoleh skor yang baik pada sebagian besar indikator aksesibilitas pasar. MSCI masih memberikan penilaian tinggi pada keterbukaan terhadap kepemilikan asing, pembatasan arus modal, regulasi pasar, infrastruktur perdagangan, serta ketersediaan instrumen investasi. Dengan demikian, persoalan utama yang disorot saat ini lebih berkaitan dengan tata kelola, transparansi, arus informasi, dan kualitas pembentukan harga saham, bukan ukuran pasar, likuiditas, akses investor asing, maupun infrastruktur perdagangan.

Liza menilai probabilitas Indonesia kehilangan status sebagai pasar berkembang masih relatif rendah. Pasalnya, klasifikasi MSCI ditentukan oleh tiga pilar utama, yakni tingkat pembangunan ekonomi, ukuran dan likuiditas pasar, serta aksesibilitas pasar.

Menurut dia, Indonesia masih memenuhi kriteria ukuran dan likuiditas dengan kapitalisasi pasar dan aktivitas perdagangan yang jauh lebih besar dibandingkan sebagian besar negara pasar perbatasan (frontier market).

“Penurunan penilaian pada satu aspek aksesibilitas saja kemungkinan tidak cukup untuk memicu reklasifikasi pasar,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan BRI Danareksa Sekuritas. Dalam riset hariannya, perusahaan sekuritas tersebut menyebut MSCI secara khusus menyoroti masih adanya ketidakjelasan struktur kepemilikan saham (shareholding structure) serta indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu proses pembentukan harga dan transparansi free float.

BRI Danareksa menilai perhatian MSCI tersebut menunjukkan bahwa isu tata kelola dan transparansi masih menjadi sorotan investor global terhadap pasar modal Indonesia. Transparansi kepemilikan saham dinilai penting karena berpengaruh terhadap kualitas price discovery dan tingkat kepercayaan investor.

Dari sisi aksesibilitas pasar, MSCI mencatat Indonesia masih memiliki sejumlah keunggulan dibanding beberapa negara berkembang lain di Asia Pasifik. Indonesia memperoleh penilaian tertinggi pada aspek persyaratan investor asing, batas kepemilikan asing, kustodian, registrasi efek, dan aktivitas perdagangan saham.

Namun, sejumlah indikator masih tertinggal dibandingkan negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Taiwan. Indonesia mendapat penilaian negatif pada aspek liberalisasi pasar valuta asing, aliran informasi, penyelesaian transaksi (clearing and settlement), serta transferabilitas aset.

Dalam aspek aliran informasi, Indonesia berada di bawah Malaysia, Thailand, Taiwan, dan Korea Selatan yang memperoleh penilaian positif hingga sangat positif. Sementara pada aspek penyelesaian transaksi dan transferabilitas aset, Indonesia juga dinilai masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kenyamanan investor global.

Liza menilai risiko terbesar dari laporan MSCI bukanlah turunnya status Indonesia menjadi pasar perbatasan, melainkan bertahannya premi risiko yang diminta investor terhadap aset-aset Indonesia.

Menurut dia, temuan MSCI dapat memperkuat pandangan investor global bahwa meskipun valuasi saham Indonesia relatif murah, transparansi dan kualitas pembentukan harga masih menjadi perhatian. Pandangan tersebut muncul di tengah tren keluarnya dana asing dari pasar saham domestik. Sepanjang tahun berjalan, investor asing tercatat membukukan penjualan bersih mendekati Rp80 triliun.

“Risiko utamanya bukan kehilangan status pasar berkembang, tetapi kemungkinan diskon valuasi Indonesia bertahan lebih lama. Sampai ada perbaikan signifikan pada transparansi, kualitas free float, dan integritas pasar, investor asing kemungkinan masih mempertahankan posisi underweight terhadap Indonesia,” tulis Liza.

Laporan MSCI tersebut mengindikasikan bahwa tantangan terbesar pasar modal Indonesia saat ini tidak lagi berkaitan dengan akses investor atau ukuran pasar, melainkan peningkatan kualitas tata kelola, transparansi, dan integritas pasar. Perbaikan pada transparansi kepemilikan saham, kualitas free float, ketersediaan informasi bagi investor internasional, serta penguatan mekanisme perdagangan dinilai akan menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global.